Pali.co.id | PALI – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palembang angkat bicara mengenai temuan yang diduga mie instan kadaluwarsa yang diberikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), melalui Pemerintah Kecamatan Penukal Utara beberapa minggu yang lalu.

Kepala Badan BPOM Palembang, Yosef Dwi Irwan, S.Si Apt mengatakan sejauh bahwa produk pangan tersebut belum kadaluwarsa masih boleh diedarkan.

“Artinya yang tidak boleh apa, yang sudah melampaui masa kadaluwarsa, tapi kalau pun belum kadaluwarsa ternyata ada kerusakan, obatnya rusak, berbauh, tengik, apapun terjadi penurunan mutu tidak boleh diedarkan,” jelasnya saat di bincangi awak media via telpon selularnya, Rabu (03/03/21).

Menurut Yosef, mie instan kadaluwarsa yang ditemukan di kecamatan Penukal Utara  seharusnya tidak boleh diedarkan.

“Kalau masa exspired terlebihi itu tidak boleh, jelas itu diatur di UU Pangan pasal 90, tidak boleh mengedarkan pangan rusak, artinya salah satunya ada poin-poinya adalah pangan yang kadaluwarsa. Itu tidak boleh di UU Perlindungan Konsumen itu juga ada terkait larangan untuk mengedarkan pangan yang sudah terlampaui kadaluwarsa, belum, bukan yang mendekati kadaluwarsa, jadi yang sudah melewati batas kadaluwarsa,” terang dia.

Dijelaskan dia ada undang-undang yang mengatur larangan tindakan mengedarkan pangan kadaluwarsa.

“Untuk pangan kadaluwarsa ini diatur di UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, saya pasalnya juga lupa pasal 90, cuma juntonya saya harus lihat dulu, terkait dengan sangsi pasti ada. Jadi untuk mengedarkan apakah itu berupa sangsi administrasi, pemusnahan, penutupan atau denda itu pasti ada, untuk pidananya saya lihat dulu, saya kan tidak terlalu hafal, tapi pasti itu diatur, jadi kalu untuk sangsinya, barang siapa yang melakukan tindakan mengedarkan pangan kadaluwarsa pasti akan dikenakan sangsi, ada aturan yang mengatur untuk itu,” tutupnya.

Sementara itu salah satu Praktisi Hukum PALI dari KHNF, berinisial  (NF) saat dikonfirmasi melalui telpon genggamnya, Rabu (03/03/21) mengatakan temuan ini bisa dilaporkan ke BPOM Palembang dan penegak hukum.

“Deliknya bisa dikenakan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Junto  Pasal 52 KUHP Tentang Penyalahgunaan Wewenang Jabatan dengan ancaman hukuman kurungan 2 tahun  ,” ungkap NF. (ej@)