Dugaan Alokasi Dana Desa di Pangkas 60%, Puluhan Kades Datangi Kantor DPRD PALI

Dugaan Alokasi Dana Desa di Pangkas 60%, Puluhan Kades Datangi Kantor DPRD PALI

 2,623 total views,  2 views today

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”Klik Disini Dengar Berita”]

PALI TERKINI – Puluhan Kepala Desa  ( Kades ) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) untuk mengadukan permasalahan dugaan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang isunya dipangkas hampir 60 persen. Kedatangan para Kades diterima langsung oleh Ketua DPRD PALI Drs H Soemarjono, Wakil Ketua DPRD Darmadi Suhaimi, Ketua Komisi I, H Ubaidillah dan Anggota Komisi I,  H Asri AG, Senin (2/9/2019).

“Barusan kami ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD),  dan dari keterangan pihak DPMD, anggaran untuk ADD sebesar Rp 105 M tersisa hanya Rp 49 M, artinya hampir 60 persen ADD dipangkas,” ungkap Amirudin, Kepala Desa Prambatan Kecamatan Abab.

Keluhan juga diutarakan oleh Arka Nurawi, Kepala Desa Babat Kecamatan Penukal bahwa sampai memasuki triwulan ke-3 ini, Alokasi Dana Desa belum kunjung juga dicairkan, baru 18%  itupun hanya untuk honor perangkat desa saja.

Sementara untuk bangunan fisik, menurut Arka anggarannya ikut dipangkas habis sementara itu pembangunan fisik sudah ada yang berjalan.

“Kalau dipangkas, siapa yang akan mengganti biaya pembangunan fisik yang sudah dibangunkan dan operasional kami tidak ada sama sekali sementara pelaksanaannya sudah dilakukan. Jadi apabila ini memang dipangkas, kami tidak menerima dan kami bakal demo besar-besaran,” tandas Arka.

Ketua DPRD PALI H Soemarjono mengaku bahwa Dewan tidak bisa menjawabnya sebab yang bisa menjawab adalah pihak DPMD.

“Sebagai penentu teknis adalah DPMD, jadi yang menjelaskan kenapa dan alasan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD PALI dipangkas adalah pihak DPMD, karena yang diajukan ke dewan bentuknya glondongan,” jelas Ketua Dewan PALI.

Dengan adanya keluhan Kepala Desa yang telah melaksanakan pembangunan fisik melalui Alokasi Dana Desa, Ketua DPRD PALI menekankan agar DPMD dapat meng-cover anggaran yang telah dibangunkan.

“Itu harus di cover oleh DPMD dan para Kepala Desa harusnya menyampaikan surat ke kami secara resmi agar kami bisa meminta kepada pemerintah melalui DPMD agar bisa mengambil langkah untuk atasi permasalahan ini,” sarannya.

Terpisah, Mardiansyah Sekretaris DPMD PALI menjawab bahwa seyogyanya 10% dari dana perimbangan memang mendapat Rp 105 M, namun beberapa bulan lalu DPMD menerima surat dari Bapenda bahwa dana perimbangan yang seharusnya disalurkan Rp 105 M menjadi Rp 49 M.

Kemudian diakui Mardiansyah datang lagi surat dari BPKAD yang menyebut anggaran untuk Alokasi Dana Desa tersisa Rp 31 M.

“Belum lama ini kami datangi BPKAD minta tambah menjadi Rp 49 M, karena kalau Rp 31 M untuk gaji perangkat saja tidak cukup, dan anggaran Rp 49 M itu sudah masuk pada APBD perubahan,” jelas Mardiansyah. (sn)

Facebook Comments
BREAKING NEWS DPRD PALI PALI TERKINI