Pali.co.id | PALI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) H. Asri AG, SH, M.Si menanggapi  surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ke Bupati PALI.

“Kita patut menghargai surat dari ketua KASN ini, karena ini adalah wujud tanggung jawab dan perhatian dari pada KASN terhadap pemerintah kabupaten PALI,” kata Asri saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (29/03/21).

Menyikapi isi surat KASN yang meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) PALI agar melakukan pelantikan delapan ASN yang telah lulus seleksi terbuka , Asri berharap pemerintah kabupaten (Pemkab) PALI untuk segera menindaklanjuti rekomendasi KASN.

“Dalam hal ini kami pihak legislatif tidak bisa secara langsung ikut didalam hal ini, kami hanya bisa memberikan saran kepada pihak pemerintah, lakukanlah hal-hal dalam rangka pengisian jabatan di kabupaten PALI ini sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengisian jabatan itu berarti akan memperkuat dari pada OPD-OPD yang masih dipegang oleh Plt-Plt , kerana dengan diangkat pejabat defenitif, tentu saja mereka akan merasa lebih bertanggung jawab di OPD yang bersangkutan,”  jelas Asri.

Ditegaskan Asri, bahwa surat rekomendasi KASN  harus dihargai dan dijunjung tinggi karena menurujuk kepada  peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Kalau kita baca direkomendasi itu ada sanksi, saya kira setiap peraturan perundang-undangan yang kita langgar, tidak hanya dalam dalam aturan ASN, tetapi ketentuan apapun peraturan perundang-undangan yang dilanggar pasti ada sanksi. Siapapun yang melanggar peraturan dan perundang-undangan pasti nanti ada sanksinya, sanksi itu kalau kita di ASN  bukan tindak pidana, hanya sanksi adminisratif, tetapi ini akan menjadi catatan bagi Pemkab PALI apalagi nanti sesuai dengan surat ini akan disampaikan kepada presiden, oleh karena itu alangkah baiknya Pemkab PALI menyesuaikan seluruh apa yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan itu kita laksanakan sebagaimanamestinya,” tegas Asri.

Sebaimana diketahui, Berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.16-643 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

(d) Melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Asri berharap dengan telah dilantiknya Pj Bupati PALI Dr.H. Rosidin Hasan, M.Pd.I dapat mengemban tugas sebagai pejabat Bupati PALI dapat melaksanakan pemerintahan di kabupaten PALI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, sesuai SK Menteri Dalam Negeri Pj Bupati dapat melakukan mutasi, pengangkatan dan pemindahan pejabat PNS tetapi harus dengan mekanisme pengajuan kepada Gurbernur dan mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, hal itu dikerenakan tugas Pj Bupati bukan pejabat defenitif.

Laporan           : Efran

Editor               : ej@

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here