Pali.co.id | Palembang – Berdasarkan konfrensi pers pada tanggal 5 maret 2021 yang digelar oleh KRASS Bahwa pemilik tanah pulau kemarau  milik Kiyai Marogan dengan Bukti Mahkamah Agung (MA) dan Dokumen asli yang sudah dibukukan oleh KRASS bukan Pemkot

Dedek Chaniago ketua Lembaga KRASS mengatakan pada awalnya menganggap bahwa pulau kemarau adalah punya kelenteng, dan ternyata  setelah dilakukan penelusuran pemilik  Pulau kemarau adalah dengan keputusan MA Kiyai Marogan

“Bukti-bukti surat asli Ki Marogan pada tahun 1981 dengan bahasa arab sudah diterjemahkan oleh pengadilan agama pada tahun 1960 dan keputusan MA dengan nomor :Reg 3863k/PDT/1987, penegasan hak milik ini tetuang didalam undang-undang pokok Agraria no 5 tahun 60”,katanya

Menurut Dedek Chaniago berdasarkan penelusurannya Marogan atau Mgs Abdul Hamid yang lahir pada tahun 1236 H atau 1802 M merupakan nasab dari Sultan Abdul Rahman Pertama Kali Palembang dan masuk dalam silsilah keturunan Rosululloh SAW ke 34.

Pada tahun 1881 Kiyai Marogan membeli tanah dari Adjidin, dan pada tahun yang sama meminta lima orang yang dipercaya untuk menunggu dan mengolah tanah tersebut dengan dibuktikan surat perjanjian. Namun dalam perjalanan waktu tanah tersebut ingin dikuasai kelima orang tersebut.

Sehingga pada pada tahun 1985 ketiga cucunya menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) Palembang dan diputuskan tanah tersebut merupakan hak milik Kiyai Marogan.

“Dzuriyat Kiyai MGS. Abdul Hamid mengharapkan Pemkot untuk segera berkoordinasi jangan tutup mata, apalagi saat ini pulau kemarau sudah digadang-gadangkan akan menjadi wisata Destinasi air”,Papar Dede (Ati)