Pali.co.id | PALU – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo melakukan peninjauan rumah relokasi dan hunian tetap yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi di Tondo, sebagai hunian bagi para warga yang terdampak gempa, tsunami dan likuifaksi Palu pada 2018 silam.

Dalam peninjauan tersebut, Doni mengatakan bahwa fasilitas dan kondisi bangunan huntap tersebut sudah memadai. Satu unit rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi terdapat dua kamar, satu kamar mandi dan ruang tamu.

Menurut Doni, warga juga dapat menambahkan atau memperluas bangunan di bagian belakang karena masih ada sisa tanah. Dalam hal ini, pemerintah telah menyediakan tanah seluas 150 meter persegi untuk satu unit hunian.

“Fasilitas yang ada pun sudah memadai. Dua kamar satu kamar mandi dan ruang tamu serta halaman belakang masih dapat ditambah lagi. Sehingga masyarakat dengan luas bangunan sekitar 36 meter persegi bisa menambah lagi bangunan di bagian belakang. Karena total luas tanah yang disediakan pemerintah adalah 150 meter pesegi per rumah,” kata Doni di Kawasan Huntap Tondo, Palu, Selasa (10/11).

Pada kesempatan tersebut, Doni masih menemui beberapa kendala yang masih menjadi pekerjaan rumah yakni sistem air dan kelistrikan. Akan tetapi Doni telah melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk segera mengatasi permasalahan tersebut.

“Masih ada kendala yaitu Masalah air masih belum tuntas semua, demikian juga listrik masih belum tuntas semua. Nanti bagian daripada kewajiban kami untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga yang lain,” jelas Doni.

“Kami sudah bicara dengan wakil direktur utama PLN untuk mempercepat proses pemasangan listrik di sejumlah lokasi hunian yang sekarang masih dalam proses pembangunan,” imbuhnya.

Menyinggung mengenai anggaran, hingga sejauh ini pemerintah pusat telah menyalurkan dana senilai 1,9 triliun untuk rehabitilasi dan rekonstruksi rumah rusak ringan, sedang maupun berat. Doni menyebut, anggaran tersebut telah disalurkan sepenuhnya ke provinsi dan kabupaten/kota.

“Anggaran dari pemerintah pusat untuk hunian tetap bagi rumah rusak berat termasuk rusak sedang dan rusak ringan ini sudah disalurkan 100 persen disalurkan ke provinsi dan kabupaten/kota senilai 1,9 triliun pada bulan Oktober tahun lalu,” terang Doni.

Di sisi lain, Doni juga berharap agar pihak Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat membuat sistem manajemen pengelolaan anggaran yang transparan, baik mulai tingkat RT/RW hingga tingkat desa.

“Kami juga berharap seluruh pihak di lingkungan kabupaten kota dan juga dibantu oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah itu bisa membangun sebuah manajemen yang transparan mulai dari tingkat RT/RW sampai dengan tingkat desa,” kata Doni.

Adapun transparansi pengelolaan anggaran tersebut menjadi penting, salah satunya adalah agar masyarakat penerima hak dana stimulus maupun yang mendapat hunian relokasi agar tidak tumpang tindih atau mengalami dobel. Selain itu, data transparansi yang valid juga memudahkan dalam memetakan penerimaan bantuan lebih lanjut.

“Kita harapkan semua data-data mengenai rumah rusak bisa terpetakan di desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui siapa yang nanti mendapat dukungan stimulan dan mana yang nanti harus direlokasi,” jelas Doni.

Solusi Jangka Panjang

Pada kesempatan tersebut, Doni Monardo juga meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat memberikan perlindungan jangka panjang kepada masyarakatnya.

Dia berharap agar pemetaan wilayah yang masuk dalam zona merah dapat mematuhi aturan untuk tidak mendirikan bangunan maupun kegiatan dan aktivitas lain yang dapat berpotensi menimbulkan korban jiwa apabila bencana alam terjadi seperti 2018 lalu.

“Bagaimana kita memberikan perlindungan untuk jangka panjang. Kita tidak bisa hanya memikirkan jangka pendek seperti sekarang ini. Kawasan-kawasan yang sudah diputuskan sebagai zona merah tolong ini sekali lagi tolong dipatuhi. Karena yang menentukan ini bukan orang sembarangan. Hampir semua ahli dilibatkan,” kata Doni.

Lebih lanjut, Doni juga meminta agar dalam penyusunan rencana kerja dan rencana pembangunan ke depannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat melibatkan pakar maupun para ahli sebagai referensi.

“Masukan pakar harus kita jadikan referensi dalam menyusun rencana kerja dan rencana pembangunan yang akan datang,” pinta Doni.

Turut hadir dalam peninjauan terserbut, Plt. Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa siklus gempa di Palu merupakan peristiwa pengulangan satu generasi. Artinya, siklus terjadinya gempa tersebut terjadi setiap 25-30 tahunan.

“Siklus gempa di Palu ini cuma satu generasi, cuma 25-30 tahun,” jelas Muhari.

Menurut catatan sejarah, peristiwa gempa dan tsunami sebelumnya pernah terjadi di Palu pada tahun 1927 dengan tinggi tsunami 15 meter dan menyebabkan 14 orang meninggal dunia. Kemudian pada tahun 1968 gempa memicu tsunami setinggi 10 meter dan sedikitnya 200 orang meninggal dunia. Selanjutnya tsunami tahun1996 toli-toli dan terakhir tahun 2018 dengan tsunami setinggi 13 meter.

Melihat dari rentetan peristiwa tersebut, Muhari mengatakan bahwa catatan tersebut hendaknya dapat dijadikan pelajaran dan pengetahuan bagi generasi penerus. Sehingga kejadian tersebut dapat lebih diantisipasi dan kerugian serta korban jiwa dapat diminimalisir.

“Kalau ini hilang pengetahuannya maka generasi mendatang akan mengalami hal yang sama,” kata Muhari.

Selanjutnya, dia juga menjelaskan bahwa menurut hasil riset dan kajian, peristiwa tsunami yang terjadi di Palu pada 2018 silam tidak diakibatkan oleh gempanya. Akan tetapi gempa ini kemudian memicu longsoran di bawah laut yang kemudian menimbulkan tsunami.

Muhari juga menjelaskan bahwa tsunami yang terjadi akibat dipicu oleh longsoran bawah laut tersebut juga memiliki interval waktu yang sangat singkat, sehingga hal itu yang menyebabkan banyaknya korban yang ditimbulkan.

“Dinding-dinding tebing sepanjang teluk Palu ini kemudian jatuh. Ini yang kemudian membangkitkan tsunami yang datangnya sangat cepat. Jadi berbeda dengan tsunami di tempat lain yang punya waktu 20 sampai 40 menit. Di Palu kita cuma punya waktu tidak sampai 5 menit,” jelas Muhari.

Dari hasil kajian tersebut, Abdul Muhari mengatakan bahwa salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan upaya mitigasi berbasis ekosistem. Hal itu sebagaimana yang selalu dikatakan Kepala BNPB Doni Monardo sebelumnya tentang pentingnya menjaga alam sebagaimana alam akan menjaga manusia dan kehidupan di bumi.

Di sisi lain, bentuk mitigasi berbasis ekosistem juga dinilai paling sesuai dilihat dari topografi perairan di Indonesia.

“Harus menjauhkan potensi terdampak dari kawasan pesisir. Mitigasi berbasis ekosistem sangat bagus untuk perairan kita, karena akan menjamin sustainability dari upaya mitigasi itu sendiri,” pungkas Muhari.

SIARAN PERS BNPB
10 November 2020
1.144/Pers-PusdatinKK/BNPB/Dis.02.01/XI/2020

Dr. Raditya Jati
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB